Asal-usul: Bagaimana Pernikahan Diciptakan

Citra populer sebuah pernikahan tradisional terasa kuno: gaun putih, upacara di gereja, pertukaran cincin, sumpah yang diucapkan di hadapan rohaniwan. Kupas elemen-elemen itu satu per satu, dan ternyata tidak satu pun benar-benar tua. Gaun pengantin putih menjadi tren di Eropa Barat setelah Ratu Victoria mengenakannya pada 1840, menggantikan tradisi berabad-abad di mana pengantin perempuan mengenakan gaun terbaik yang mereka miliki, apa pun warnanya. Upacara gereja baru diwajibkan untuk pernikahan Kristen yang sah pada Konsili Trente tahun 1563. Cincin kawin sudah ada sebelum Kekristenan, tetapi makna romantis khususnya baru muncul paling awal pada abad pertengahan.

Asal-usul pernikahan sebagai institusi — pengaturan sosial dan hukum yang membuat dua orang membentuk kemitraan rumah tangga yang diakui secara publik — memang benar-benar kuno. Alasan mengapa institusi ini diciptakan hampir tidak ada kaitannya dengan cinta.

Kontrak properti Sumeria

Kontrak pernikahan tertulis tertua yang kita miliki berasal dari Mesopotamia, dalam teks-teks paku yang berasal dari sekitar akhir milenium ketiga SM. Dokumen pernikahan Sumeria mencatat syarat-syarat kesepakatan antar-keluarga: mas kawin yang dibayar keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, mahar yang disumbangkan keluarga mempelai wanita, hak dan harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam rumah tangga, serta syarat-syarat pembubaran pernikahan.

Ini bukan dokumen romantis. Ini adalah kontrak properti dengan struktur hukum yang sama dengan kontrak jual-beli tanah, pelunasan utang, atau kemitraan dagang. Dokumen-dokumen ini disaksikan dan dicatat justru karena hal itu penting: sebuah pernikahan di Sumeria milenium ketiga memindahkan aset signifikan antar-keluarga, menetapkan hak waris bagi anak-anak yang lahir dari ikatan itu, dan menciptakan kewajiban yang harus dapat diputuskan oleh pengadilan.

Kitab Undang-Undang Ur-Nammu, dari sekitar 2100 SM, dan Kitab Undang-Undang Hammurabi dari sekitar 1750 SM, keduanya memuat hukum pernikahan. Kitab undang-undang Hammurabi merinci syarat-syarat seorang suami dapat menceraikan istrinya (ia bisa; sang istri umumnya tidak bisa kecuali suaminya bersikap kasar), apa yang terjadi pada harta jika istri meninggal tanpa anak (harta itu kembali ke keluarganya), dan apa yang terjadi pada seorang pria yang menuduh istrinya berzina secara palsu. Hukum ini rinci karena taruhannya besar. Harta, warisan, dan aliansi politik semuanya dipertaruhkan.

Yang sama sekali tidak ada dalam dokumen-dokumen ini adalah sentimen romantis. Pertanyaan apakah kedua pihak saling menyukai bukanlah pertimbangan hukum. Pertanyaan apakah kepentingan keluarga kedua pihak selaras — itulah yang menjadi pertimbangan.

Mesir dan pengecualian pernikahan pendamping

Praktik pernikahan Mesir kuno agak berbeda dari model Mesopotamia. Sumber tertulis Mesir, khususnya dari periode Kerajaan Baru (sekitar 1550 hingga 1070 SM), memuat puisi cinta yang menggambarkan pendekatan dengan kehangatan emosional sejati dan kadang-kadang terasa sangat modern nadanya. Perempuan Mesir memiliki status hukum yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan Mesopotamia; mereka dapat memiliki harta, menjalankan bisnis secara mandiri, dan mengajukan perceraian atas alasan ketidakcocokan.

Pernikahan Mesir tampaknya tidak mengharuskan upacara keagamaan apa pun. Dua orang dewasa yang menyatakan niat untuk hidup bersama, dengan rumah tangga yang dibentuk dan harta yang dipindahkan, sudah dianggap sebagai pernikahan yang sah untuk sebagian besar keperluan hukum. Pendekatan praktis ini berjalan beriringan dengan pengakuan budaya yang tulus bahwa orang-orang memilih pasangan berdasarkan kasih sayang, bukan semata negosiasi orang tua.

Contoh Mesir menunjukkan bahwa mengakui cinta sebagai elemen sah pernikahan bukanlah ciptaan eksklusif zaman modern. Namun mengakuinya sebagai satu elemen berbeda dengan menjadikannya dasar utama. Bahkan di Mesir, pertimbangan harta dan keluarga tetap membentuk sebagian besar pernikahan, terutama di kalangan elite yang dokumennya bertahan hingga kini.

Pernikahan Romawi dan rincian tersembunyinya

Hukum Romawi menyusun pernikahan menjadi kerangka yang sangat canggih, yang sebagian besar bertahan dalam tradisi hukum Eropa abad pertengahan dan modern. (Untuk gambaran lebih luas tentang bagaimana masyarakat itu mengatur kehidupan sehari-hari, lihat mengunjungi Roma Kuno pada 44 SM.)

Pernikahan Romawi klasik memiliki dua bentuk utama. Pernikahan cum manu — "dengan tangan" — memindahkan istri dari kekuasaan hukum ayahnya ke kekuasaan suaminya. Secara hukum, ia menjadi lebih dekat statusnya dengan anak perempuan suaminya daripada orang dewasa yang terpisah: ia tidak dapat memiliki harta secara mandiri, tindakan hukumnya memerlukan persetujuan suaminya, dan ia berada di bawah patria potestas suaminya. Bentuk ini umum pada awal Republik dan berangsur menurun sepanjang akhir Republik dan Kekaisaran.

Pernikahan sine manu — "tanpa tangan" — mempertahankan istri di bawah kekuasaan hukum ayahnya, atau, jika ayahnya telah meninggal, memberinya tingkat kemandirian hukum yang membuatnya jauh lebih bebas dibandingkan perempuan dalam pengaturan cum manu. Ia dapat memiliki harta. Ia dapat menjalankan bisnis. Ia dapat, dalam kondisi tertentu, bercerai. Bentuk ini semakin umum sepanjang periode kekaisaran.

Pernikahan Romawi melibatkan kontrak tertulis, disaksikan oleh sepuluh warga negara, penyatuan tangan (dextrarum iunctio), persembahan atau kurban kepada dewa-dewa rumah tangga, dan pengenaan kerudung kuning safron (flammeum) oleh pengantin wanita. Upacaranya bersifat kewargaan, bukan keagamaan dalam pengertian keimaman. Tidak ada kewajiban bagi seorang imam atau pejabat untuk memimpin upacara. Keabsahan hukumnya bertumpu pada persetujuan kedua pihak dan para saksi, bukan pada otoritas keagamaan apa pun.

Perceraian Romawi pun sama sederhananya: salah satu pihak dapat mengakhiri pernikahan dengan menyatakan niatnya dan meninggalkan rumah tangga bersama. Harta dibagi sesuai syarat-syarat kontrak awal.

Pengambilalihan perlahan oleh Gereja

Kekristenan mewarisi kerangka hukum Romawi untuk pernikahan dan pada awalnya hampir tidak mengubah struktur sipilnya. Gereja awal mengajarkan bahwa pernikahan itu terhormat, seharusnya berlangsung seumur hidup, dan bahwa perzinaan adalah dosa serius. Selama berabad-abad, Gereja tidak menuntut adanya upacara gereja atau keterlibatan imam.

Yang ditekankan Gereja adalah teologinya: bahwa pernikahan adalah persatuan yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa persetujuan kedua pihak adalah fondasi hakikinya (bukan semata pengaturan orang tua), dan semakin lama semakin dianggap membawa makna sakramental. Paus Aleksander III pada abad ke-12 secara definitif menetapkan persetujuan sebagai kunci keabsahan pernikahan — sebuah perkembangan yang lebih radikal dari kelihatannya, karena hal ini merongrong anggapan bahwa orang tua dapat begitu saja mengatur pernikahan anak-anak mereka tanpa persetujuan sang anak.

Konsili Trente pada 1563 akhirnya mewajibkan bahwa pernikahan Katolik yang sah harus dilangsungkan di hadapan seorang imam dan dua saksi, dengan pengumuman publik (banns) sebelumnya. Ini merupakan tanggapan atas kekacauan pernikahan diam-diam — kontrak lisan pribadi yang kemudian disangkal oleh salah satu pihak, menciptakan situasi mustahil bagi pengadilan yang berusaha memutuskan sengketa harta dan warisan. Menstandarkan upacara juga berarti menstandarkan pencatatan.

Para pembaru Protestan, yang di sisi lain justru melucuti teologi sakramen dari pernikahan (sebuah proyek yang dimulai di Wittenberg era Reformasi tahun 1517), tetap mempertahankan kewajiban upacara publik. Pencatatan pernikahan sipil, yang sepenuhnya terpisah dari upacara keagamaan, ditetapkan di berbagai yurisdiksi Eropa sepanjang abad ke-17 dan ke-18, dan menjadi norma pada abad ke-19.

Pernikahan cinta sebagai ciptaan radikal

Selama sebagian besar sejarah pernikahan sebagai institusi, gagasan bahwa kasih sayang romantis pribadi seharusnya menjadi dasar utama pemilihan pasangan akan terasa bukan hanya tidak praktis, tetapi bahkan berbahaya. Sebuah pernikahan terlalu penting — terlalu banyak harta, terlalu banyak aliansi, terlalu banyak garis warisan — untuk diserahkan pada preferensi emosional dua orang muda.

Pergeseran itu terjadi bertahap. Filsafat Pencerahan mengangkat otonomi pribadi dan sentimen individu sebagai nilai. Sastra romantis pada akhir abad ke-18 — novel, puisi, media populer yang berkembang — menciptakan dan menyebarkan cita-cita baru pernikahan sebagai penyatuan dua jiwa yang menemukan satu sama lain melalui perasaan. Industrialisasi dan urbanisasi memberi kaum muda kemandirian ekonomi untuk membuat pilihan sendiri, dan mengeluarkan mereka dari jaringan keluarga tempat orang tua telah mengatur pernikahan selama berabad-abad.

Novel-novel Jane Austen mendokumentasikan momen historis tepat saat peralihan itu terjadi: para tokoh utama perempuannya diharapkan menikah dengan baik secara ekonomi (saudari-saudari Bennet dalam Pride and Prejudice menghadapi kehancuran finansial yang nyata tanpa itu) tetapi cerita berputar pada apakah mereka juga bisa menikah karena cinta. Anggapan bahwa kedua hal itu seharusnya mungkin terjadi bersamaan — bahwa kepraktisan ekonomi dan perasaan romantis seharusnya berpadu — itu sendiri adalah gagasan baru dan radikal.

Pada akhir abad ke-19, dasar romantis bagi pernikahan telah menjadi kebijaksanaan konvensional di Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada abad ke-20 gagasan itu telah mencapai status akal sehat yang jelas. Pada abad ke-21, gagasan itu sudah begitu mengakar sehingga kebalikannya — pernikahan yang diatur tanpa persetujuan pribadi — dibaca sebagai isu hak asasi manusia, bukan norma tradisional.

Para juru tulis Sumeria yang menulis kontrak pernikahan pertama akan merasa bingung dengan perkembangan ini. Mereka memahami pernikahan sebagai instrumen presisi untuk pemindahan harta yang tertib dan penetapan ahli waris yang sah. Gagasan bahwa tujuan utamanya adalah kepuasan perasaan pribadi akan terasa bagi mereka seperti membangun kerangka hukum di atas fondasi yang terbuat dari cuaca.

Mereka tidak salah tentang hakikat pernikahan pada masa itu. Mereka hanya tidak punya cara untuk meramalkan pernikahan itu akan menjadi seperti apa pada akhirnya, atau betapa mendalamnya sentimen akan tampak lebih mendasar daripada kontrak yang, secara historis, merupakan inti tujuannya.